🐙 Contoh Ad Art Bumdes Pdf

100Contoh Format Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat di Donwload Disini. 100 Contoh Format Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah KeberadaanBUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola Berikutkami bagikan contoh Berita Acara rapat BPD tentang tentang Pembahasan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa ( APB Desa) Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian lampiran tak terpisahkan dari Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. Berita Acara Rapat BPD Pembahasan APB Desa 2021 53.5 KB. Pasal11 (1) Jangka waktu berdirinya BUM Desa Bersama “SEPAUK MANDIRI” dinyatakan berakhir berdasarkan alasan: a. kerugian; atau b. kepailitan. (2) Dalam hal terjadi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana operasional BUM Desa Bersama menyampaikan kondisi bahwa BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian TENTANGSIRAMPAK SEKAR. “SI RAMPAK SEKAR” merupakan singkatan dari Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. SI RAMPAK SEKAR juga diambil dari Bahasa Sunda, yaitu rampak dan sekar. Rampak artinya bersama – sama, InfoCOVID-19. SDGs Desa. Panduan. Kiriman Pembaca. RS BaliMed Buleleng Selenggarakan Safari Kesehatan di Desa Sarimekar. 14 Juli 2022. Administrator. Sarimekar - Kamis 14 Juli 2022, Rumah Sakit BaliMed menyelenggarakan kegiatan sosial Safari Kesehatan di Desa Sarimekar. 2 kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi Tipe BUMDes Tipe Deskripsi Contoh Serving BUMDes menjalankan ”bisnissosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Anggaranrumah tangga ini merupakan ( art ) bagian tidak terpisahkan dengan anggaran dasar ( ad ) bab ii. Adart Bum Desa Berdasarkan Pp No 11 Tahun 2021. Faktanya, masih banyak yang belum paham mekanisme penyusunan ad art bumdes. Anggaran dasar ad bumdes merupakan sumber. Dapat berlajar pada contoh ad/art bum desa yang sudah berasil. SaveSave Later. 100% (4) 100% found this document useful (4 votes) 2K AD/ART BUMDes. Rahmat Adanya. panduan-bumdes. Anonymous nRHcihCN. Proposal Bumdes. SiddhaTresna. laporan keuangan BUMDES.pdf. Anonymous mMCbGrAamk. contoh LPJ BUMDES. Bumdes Maju Jaya Pasirtamiang. 13. Contoh Pelatihan BUMDes Pedomanteknis pendirian-bumdes bersama. Muhammad G U N T U R. Contoh Ad Art Bumdes Terbaru Sk Nya Format Doc Pdf Format Administrasi Desa 1AD ART Gapensi LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) PENGELOLAAN BUMDES MITRA BRAJA TAHUN 2019: 04 Juni 2021 | 19.792 Kali: Program Kerja Bumdes 2021: 05 Juni 2021 | 17.412 Kali: FORMAT ANGGARAN DASAR BUMDES (Terbaru) 07 Februari 2021 | 16.504 Kali: Proposal Penambahan Penyertaan Modal Bumdes 2021: 05 Juni 2021 | 14.271 Kali: FORMAT RENCANA ProgramKerja Bumdes 2021: 05 Juni 2021 | 17.434 Kali: FORMAT ANGGARAN DASAR BUMDES (Terbaru) 07 Februari 2021 | 16.525 Kali: Proposal Penambahan Penyertaan Modal Bumdes 2021: 05 Juni 2021 | 14.278 Kali: FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA BUMDES (Terbaru) 09 November 2020 | 8.378 Kali: Laporan Keuangan Bumdes Mitra Braja Periode 2017 1sCs2X4. Faktanya, masih banyak yang belum paham mekanisme penyusunan AD ART BUMDes Dan faktanya lagi, banyak pula desa yang masih melakukan tindakan copypaste kemudian mereplace dokumen itu sebelum dikumpul ataupun dijadikan dokumen arsip. Dan akibatnya, dari tindakan tersebut. Kerapkali kita menemukan, banyak kesalahan nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, bahkan nama provinsi yang lupa tidak terubah. Satu lagi, bahkan persentase pembagian Sisa Hasil Usaha SHU BUMDes pun kadang-kadang sama ataupun lupa diubah. Padahal kalau kita melihat, antar satu desa dengan desa yang lain kan belum tentu sama jenis usaha ataupun laba bersih yang diperoleh tiap-tiap sub usahanya. Artinya, persentase untuk pembagian SHU, tidak mungkin sama persis dong. Saya katakan secara terang-terangan disini. Menyusun dokumen AD ART BUMDes itu sebenarnya tidak sulit, juga tidak mudah. Tapi banyak yang menganggapnya remeh. Hingga pada akhirnya, mereka pun kesulitan membedakan dokumen yang menjadi pedoman bagi Badan Usaha Milik Desa BUMDes itu. AD dan ART dalam sebuah organisasi itu beda! Kalau Anggaran Dasar AD itu untuk mengatur aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Sedangkan, Anggaran Rumah Tangga ART itu untuk aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Jadi, anda harus mengerti betul. Aturan mana yang seharusnya masuk kedalam AD BUMDes, dan aturan yang mana yang seharusnya masuk ke ART BUMDes. Jangan sampai anda SALAH. Lalu, bila anda sudah bisa membedakan antar keduanya, dan menguasai sepenuhnya tata aturan yang perlu ataupun tidak perlu di muat kedalam kedua dokumen itu. Saya percaya, menyusun AD ART BUMDes yang berkualitas itu bukan perkara yang susah. Apalagi harus copypaste yang tidak jelas, apa-apa yang harus dimuat dan dimasukan didalamnya sebagaimana yang telah saya contohnya di atas tadi. Kemudian, bila anda yang sepenuhnya belum memahami apa saja isi yang harus di muat kedalam AD dan ART BUMDes Tenang. Karena saya akan menerangkan sejelas-jelasnya, apa itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Yang kemudian, nantinya anda pun bisa menyusun sendiri dokumen tersebut secara berkualitas serta cocok bagi usaha apapun yang kelak akan dijalan BUMDes. Mari kita mulai. APA ITU AD ART BUMDES ? A. ANGGARAN DASAR BUMDES AD BUMDES Sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa anggaran dasar memuat tentang aturan pokok dan tidak terperinci seperti halnya anggaran rumah tanggal yang nanti akan saya jelaskan di bawah. Ada tiga poin penting menurut saya didalam menyusun AD BUMDes. 1. NAMA DAN KEDUDUKAN BUMDES Nama BUMDes sangat erat hubunganya dengan faktor keberhasilan. Semakin mudah di ingat akan semakin terkenal. Jadi, tidak usah terlalu susah didalam pemilihan dan pemberian nama BUMDes anda. Cukup cari nama yang sederhana, namun terlihat elegan serta modern untuk menggambarkan jenis usaha yang akan dijalankan di desa anda. Salah satu contoh nama pada situs ini sendiri. Mungkin anda pernah bertanya-tanya, mengapa saya memberikan nama situs ini dengan nama “UPDESA”. Saya jelaskan, sebenarnya nama UPDESA terdiri dari dua suku kata, “UP” dan “DESA”. “UP” dalam bahasa inggris berarti “ke atas” atau “bangun”, sedangkan “DESA” merupakan niche kategori yang saya tulis di situs ini ataupun “DESA” merupakan bagian di suatu wilayah dibawah naungan kabupaten/kota dan tumbuh bersama untuk membangun negara. Jadi, bila kita artikan secara luas, UPDESA merupakan situs berkategori tentang desa serta ingin berkontibusi membangun SDM Desa lebih berkualitas guna membangun serta memajukan masyarakat secara bersama-sama. Kemudian, saya kerucutkan lagi, hingga berslogan ” maju bersama desa“. Sekarang sudah paham kan? Betapa pentingnya nama untuk membangun brand kedepannya. Lalu untuk kedudukan BUMDes? Kedudukan BUMDes, bisa diartikan sebagai lokasi atau alamat dimana usaha BUMDes anda akan dijalankan. Sebagai catatan bila anda belum mempunyai kantor tersediri, lebih baik usahanya menumpang terlebih dahulu di balai desa atau di tempat yang bisa anda sewa. Setelah dilihat keuangan BUMDes anda kuat dan modal anda besar, anda pun bisa membangun gedung yang terpisah dari balai desa atau tempat yang anda sewa sekarang. 2. STATUS KEPEMILIKAN BUMDES Ada yang bertanya seperti itu kepada saya, “mas emang siapa yang lebih berhak memiliki bumdes “ Ingat bukan pengurus.. Ini yang sering salah… Pengurus seakan – akan ingin menguasai seluruhnya asset bumdes padahal di dalam panduan bumdes di katakan bahwa 51 % permodalan bumdes di biaya dari pemerintah desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes dan sisanya yang 49% dari Masyarakat desa. Itu artinya Pemerintah desa dan masyarakatlah yang memiliki Bumdes. 3. JENIS USAHA BUMDES Ingat… Pemerintah Desa gak usah mengintervensi dengan jenis usaha yang akan di jalankan.. Gak usah mengatur, Gak usah memutuskan… Intinya pemerintah desa hanya bisa menjebatani serta memaparkan potensi apa yang bisa di kembangkan di desa. Ambil profil desa,buka dan lihat.. Apa yang bisa di kembangkan dan yang menjadi paling potensial untuk maju… Keputusan tertinggi tetap berada pada musyawarah desa yang di sepakati bersama yang di tuangkan dalam Peraturan Desa… Lihat diatas Ada banyak jenis usaha bumdes yang bisa di jadikan opsi pilihan. selain itu ada .. Usaha Penggemukan Hewan, Usaha Listrik Desa, Usaha Jasa Keuangan, Usaha Wisata Desa, Usaha Air Minum skala Desa, dan Masih banyak contoh jenis usaha bumdes… Penting sesuaikan dengan potensi yang ada desa anda !!! Untuk lebih jelasnya tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Anda bisa download Contoh Anggaran Dasar Bumdes B. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDES Maju mundurnya usaha keluarga tergantung bagaimana cara mengatur keuangan keluarga. “ Lebih besar pasak biaya atau tiang pendapatan”. Jika pasak tidak dapat di kendalikan tentu tiang akan hancur Akan tetapi, Jika tiang sudah kuat sudah barang tentu bisa menciptakan tiang – tiang lainya. Disini artinya Keuangan bumdes harus kuat di topang dengan managemen yang baik. Tanpa managemen yang baik.. …sekuat apapun keuangan pasti akan habis. Sekedar saran Pilih pengurus yang benar benar berkompetensi,pandai startegi pemasaran – ,pandai pembukuan,dan pandai pengadministrasian.. Jika tidak ada cari yang benar benar jujur dan mau belajar. Sebenarnya riskan sih, Keuangan Bumdes kan begitu besar, tetapi ketika melakukan penjaringan,syarat pengurus bumdes tanpa melampirkan track record. Pokoknya pintar – pintar deh dalam mencari calon pengurus bumdes… Jangan karena saudara,sahabat,teman,tim sukses lalu main masukin kedalam stuktur organisasi bumdes.. Itu sering terjadi.. Ya usahakan hindari yang seperti itu. Independen aja lah,gak usah neko – neko macam – macam . Kan kalau maju juga bisa untuk kesejahteraan masyarakat kita.. Iya,to… Kemudian ada beberapa hal penting juga dalam art bumdes.. Bedanya ini lebih terperinci.. Berikut ini hal penting dalam membuat Art Bumdes 4. HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA BUMDES Ada istilah yang mengatakan “ dahulukan dulu kewajiban baru menutut hak “ Kalau kewajiban sudah di penuhi tapi hak belum di berikan itu namanya “Lumpsum” He..he..he.. Lihat tu perangkat desa, sudah kerja tiap hari tapi gajinya baru di bayar triwulan. Bener to… Padahal dalam undang – undang desa di jelaskan bahwa Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa akan di bayar setiap bulanya.. Tapi kenyataanya gak !!! Istilah jawa “ arep duit yo kerjo disek “ wkwk Itu hanya intermezzo kok… Biar gak terlalu serius.. Ok lanjut ke hak dan kewajiban pengelola bumdes. Perlu di pahami, Bahwa hak pengelola BUMDes ialah mendapatkan Honor setiap bulan serta besaranya disesuaikan dengan tiang itu tadi… Masak pendapatan kecil kok mau minta gaji besar, Bisa – bisa vailid dan bangkrut …pokoknya di atur aja yang masuk akal asalkan tidak membebani keuangan bumdes. Selain itu,pengelola bumdes juga berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha SHU serta tunjangan hari raya setiap tahunya, sama seperti point diatas sesuaikan tiang . Lanjut ke kewajiban.. Salah satu kewajiban pengelola ialah membuat laporan keuangan dan sejauh mana usaha itu berkembang.. Lalu apa saja yang perlu di pesiapkan dalam pembuatan laporan keuangan bumdes… == Neraca Saldo, == Laporan Laba/Rugi,dan == Laporan Perubahan Modal. Bingung,cara membuat pembukuan bumdes ? Besok saya jelaskan secara tuntas dan lengkap. Tetapi untuk sementara kita tuntaskan materi ad art bumdes dulu Supaya nanti tidak tambah pusing.. Oy,satu lagi untuk pelaporan sebaiknya di buat 2 kali ya selama 1 tahun. 5. KEWAJIBAN PENGAWAS BUMDES Kita tahu dalam struktur bumdes bahwa pengawas di pegang oleh Badan Permusyawarat Desa atau sering kita sebut BPD. Ada beberapa kewajiban BPD terutama dalam pengawasan Bumdes. Kewajiban tersebut seperti == melaksanakan Rapat Umum paling sedikit 1 kali dalam setahun. Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengurus bumdes,memilih dan menetapkan jika ada pergantian pengawas kemudian menetapkan kebijakan kegiatan usaha yang di jalankan Bumdes. 6. MASA JABATAN PENGELOLA BUMDES Ada baiknya masa bhakti tidak lebih dari 3 tahun dan melakukan pemilihan kembali pengelola pengurus.. Hal itu agar memberikan kesempatan pada yang lain agar bisa mencalonkan diri menjadi pengelola bumdes.. Jika terlalu lama ada kecendrungan menyimpang tidak semua .. Ya… Kalau bisa gak terlalu lama deh… Kemudian untuk batas usia maksimal yang menjabat pengurus berusia 56 tahun. 7. SYARAT MENJADI PENGURUS BUMDES permendesa nomor 4 tahun 2015 Ini yang paling di tunggukan… Untuk syarat pengurus bumdes lihat di pasal 14 permendes nomor 4 tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut = Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha, = Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 dua tahun, = Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa, = Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. 8. PEMBERHENTIAN PENGURUS BUMDES Pengurus bumdes dapat diberhentikan dengan alasan == Meninggal dunia. == Telah selesai masa bhakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES . == Mengundurkan diri. == Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES . == Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mekanisme pemberhentian dilakukan dengan 2 cara ini == 1. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus melalui Musyawarah Desa . == 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa . 9. PENYERTAAN MODAL BUMDES Penyertaan modal bumdes dapat di lakukan dengan membuat proposal pengajuan . Proposal itu di tujukan ke kepala desa atau penopang dana untuk di biayai.. Sebaiknya ketika membuat proposal buat sebaik mungkin dengan analisa keuntungan yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan… Untuk sumber modal bumdes sendiri berasal dari APBDes atau Masyarakat Desa yang terdiri dari a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes, b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDes, c. Kejasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes. d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan tentang aset Desa. 10. SISA HASIL USAHA BUMDES Ini yang biasa menjadi perdebatan alot ketika sedang melakukan musyawarah.. Satu sisi saling minta persentase SHU di besarkan dan yang lainya pun demikian. Ya pokoknya sesuaikan proposi saja dan hindari perdebatan.. Intinya kita bukan cari untung tapi mencari supaya masyarakat kita sejahtera. Cocok kan !!! Untuk lebih lengkapnya sekalian saya bagikan contoh ART Bumdes.. Contoh Anggaran Rumah Tangga ART Bumdes. Sudah saya jelaskan semuanya kepada anda tentang ad art bumdes mulai dari awal hingga akhir.. Semoga artikel ini bisa menjadi bahan acuan atau bahan perbandingan bagi kawan kawan pengurus bumdes. Untuk masalah lainya yang berkaitan ad art bumdes yang kurang sesuai dengan yang ada di desa anda sebaiknya di musyawarahkan bersama pemerintah desa,BPD dan Masyarakat. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang SK atau Surat Keputusan AD ART BUMDes. Terlebih dahulu, kita coba ulas beberapa istilah-istilah berikut itu “AD BUMDes”? Apa itu “ART BUMDes”? AD BUMDes adalah singkatan dari 'Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa'. Sedangkan ART BUMDes adalah singkatan dari 'Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa'.Lalu, apa yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa? Dan apa juga pengertian dari Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa?Anggaran Dasar BUMDes adalah sebuah aturan mendasar platform yang mengatur masalah masalah vital yang harus ada pada awal BUMDes tersebut dibentuk/didirikan. AD BUMDes merupakan sumber hukum dasar konstitusi/undang-undang dasar bagi seluruh elemen yang ada dalam organisasi BUMDes. Sedangkan, Anggaran Rumah Tangga BUMDes adalah aturan turunan yang mengatur masalah masalah belum spesifik diatur oleh Anggaran Dasar AD BUMDes. ART BUMDes merupakan penjabaran lebih lanjut dari AD BUMDes, namun tidak boleh bertentangan dengan AD BUMDes tersebut. . Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa AD ART BUMDes adalah singkatan dari anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga ART organisasi Badan Usaha Milik Desa. Mudah-mudahan sudah bisa kita memahami apa itu AD dan ART BUM Desa? Sesuai ketentuan, baik Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan juga Peraturan Bupati Perbup tentang Pembentukan BUMDes. Bahwa draft AD ART BUM Desa yang telah dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa harus ditetapkan atau disahkan. Cek juga Kumpulan Permendesa TerbaruDi tempat Kami, untuk Perbup BUMDes mengatur bahwa penetapan AD dan ART BUMDes melalui Keputusan Kepala Desa. Dengan kata lain, jika sudah dibahas dan disetujui, selanjutnya ditetapkan melalui SK Kepala Desa tentang Penetapan AD ART BUMDes. SK AD ART BUMDes adalah keputusan atau surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa AD ART-BUMDes. Atas dasar SK BUMDes ini, maka apa-apa saja yang termuat dalam AD-ART BUMDesa dianggap sudah sah dan Anda sedang mencari contoh format SK AD-ART BUMDes terbaru yang dapat di-download? Apakah Anda ingin mencari tipe format pdf, doc word atau kedua-duanya? SK BUMDes tahun berapa yang Anda ingin download? Baca juga AD ART Kelompok Tani PDF Kami sengaja menanyakan hal ini lebih awal. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya Anda cari. Jika betul prediksi Kami, Kami dapat katakan Anda datang di Website Desa yang tepat. Website ini menyediakan contoh format apa saja di desa. Salah satunya, contoh SK AD ART BUMDes. Surat Keputusan Penetapan AD ART BUMDes ini merupakan salah satu contoh SK BUMDes terbaru yang dapat dengan mudah Anda download. Artinya, selain format SK anggaran dasar dan anggaran rumah BUMDes tersebut, ada juga SK-SK lain yang tidak kalah penting. Apa saja itu? Contohnya seperti SK Pengelola BUMDes, SK BUMDes Bersama, dan format SK lainnya. Untuk SK BUMDes Bersama, mudah-mudahan ke depan dapat Kami tulis dan ini preview mengenai surat keputusan Kades tentang pengesahan AD ART BUMDes. PETIKAN CONTOH SK AD ART BUMDES DAN DASAR HUKUM-NYA KABUPATEN/KOTA............Nama Kabupaten/KotaKEPUTUSAN KEPALA DESA ... Nama DesaNOMOR ... TAHUN ...TENTANGPENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ..............”Nama BUMDes” DESA ............... KECAMATAN ............... KABUPATEN .................KEPALA DESA..., Nama DesaMenimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Desa …… Nomor …. tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa …….. Kecamatan …….. Kabupaten …………., Kepala Desa perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;bahwa rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “………………..” Desa ……………. Kecamatan ……….. Kabupaten ………. telah disepakati melalui Musyawarah Desa;bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Mengingat Undang-undang Nomor ..... Tahun ........... tentang Pembentukan Daerah .............................. Lembaran Negara Tahun ......... Nomor .....;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor …..;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296;Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor … Tahun ….. tentang Desa Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. ;Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Desa BPD Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. ;Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. ;Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa…….Tahun……….-……………..Lembaran Desa Tahun……Nomor…….Peraturan Desa …… Nomor …. tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa …….. Kecamatan …….. Kabupaten …………. Lembaran Desa Tahun……Nomor…….Memperhatikan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal ……….………….. bertempat di Aula Kantor Desa ................. tentang Pembahasan, Persetujuan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “………………….” Desa ................. Kecamatan ................. Kabupaten .................. MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa BUM Desa “…………….” Desa ……………. Kecamatan …….. Kabupaten …………. sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuatdasar;nama, waktu, dan kedudukan;visi dan misi;jati diri;sifat;tujuan dan prinsip pengelolaan usaha;tugas dan fungsi; kedaulatan;pembubaran; danpenutup. Lihat Juga "Download Aplikasi SIA BUMDes" Terbaru KETIGA Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuatstruktur organisasi pengelola badan usaha milik desa;kewajiban dan hak pengelola BUM Desa;masa kerja pengelola BUM Desa;pemberhentian pengelola BUM Desa; pengelolaan aset dan keuangan;operasional;honorarium pengurus dan pengelola usaha;forum pengambilan keputusan;permodalan;kegiatan usaha;pembukuan;pendapatan dan sisa hasil usaha;mekanisme kerja pengurus dan peningkatan sumber daya manusia;larangan dan sanksi;rapat-rapat BUM Desa;penetapan pengurus BUM Desa;penutup. KEEMPAT Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana di ...............pada tanggal ...................KEPALA DESA..., Nama DesaNama Tanpa Gelar dan PangkatKalau diperhatikan petikan contoh SK BUMDes tersebut boleh dibilang masih belum teratur. Jika Anda mau yang sudah teratur, sebaiknya Anda download file soft Sobat Desa yang ingin contoh format surat keputusan kepala desa tentang penetapan AD ART BUMDes. Silahkan download/unduh pada link berikut ini ATAU Seperti yang Anda perhatikan, file SK tersebut ada 2 dua jenis. Ada yang berbentuk format PDF dan ada juga dalam bentuk format Microsoft word docx. Kami sengaja menyediakan ini untuk memberikan kemudahan bagi Sobat Desa semua. Sebagian mungkin lebih suka dengan jenis file PDF, namun sebagian lain lebih tertarik pada file doc. Atau bahkan mungkin ada kendala, pertanyaan, saran atau atensi apapun dari Anda. Silahkan sampaikan dan laporkan pada Kami melalui saluran kontak atau komentar di Blog ini. Kami akan sesegera mungkin menanggapi contoh administrasi desa lainnya, silahkan Anda cek dan temukan sesuai dengan apa yang ingin Anda cari. Ada ratusan contoh format desa yang dapat Anda download dengan mudah di Blog ini. Jadi mumpung masih “gratis”, manfaatkan-lah dengan sebaik-baiknya. Demikian review dan preview mengenai contoh format SK Kepala Desa tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Terbaru. Semoga berguna dan membantu Anda semua. Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, dengan cara menggali dan mengembangkan potensi Desa. Salah satu peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Desa adalah pendirian BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa maka diharapkan pendapatan desa bertambah, sehingga kemampuan Desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pun meningkat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa, berkaitan dengan BUM Desa, dibentuk Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Namun keberadaan Permendes tersebut dipandang menimbulkan permasalahan atau problematik, khususnya mengenai pengaturan organisasi dan perangkat BUM Desa serta bentuk usahanya, yakni Perseroan Terbatas dan tidak Berbadan Hukum. Adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan Perangkat Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas serta Pertanggungjawabannya. Tidak adanya kejelasan pemegang saham dan bentuk tidak berbadan hukum yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas esensinya adalah perkumpulan modal dan ditujukan untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Jika unit usaha BUM Desa berbentuk Perseroan Terbatas maka penting menentukan siapa sebagai pemegang saham. Perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilik saham perseroan. Village autonomy provides a broad opportunity for villages to manage their households, by exploring and developing the village’s potential. One of the opportunities provided by the Village Law is the establishment of BUM Desa. With the existence of BUM Desa, village income is expected to increase, so that the ability of the Village to build and empower the community increases. As the implementation of the Village Law, relating to BUM Desa, Permendes No. 4 of 2015. was formed. However, the existence of the Permendes was deemed to cause problems, particularly regarding the organization and equipment of BUM Desa and the form of its business, namely Limited Liability Companies and Non-Legal Entities. The overlapping duties and authorities of the Device Advisors, Operators, and Supervisors and their Accountability. The absence of clarity of shareholders and the form of non-legal entity referred to. This research is normative research. The results obtained from this study are limited liability companies essentially are capital associations and are intended for maximum profit for the owners of capital. If the BUM Desa business unit is in the form of a Limited Liability Company, it is important to determine who is the shareholder. There needs to be community participation as part of the company’s shareholders.

contoh ad art bumdes pdf